JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Acara Kegiatan Rakor JDIH Tahun 2017

Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Gusti Yanuar Noor Rifai , menyambut baik rapat koordinasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang dilaksanakan Biro Hukum Setda Prov setempat. gubernur menyatakan, pihaknya terus berusaha mengoptimalkan pelayanan kepada publik terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di daerah itu, Rakor ini menjadi wahana positif dalam mengevaluasi sejauhmana fungsi JDIH dapat direalisasikan sehingga bermanfaat bagi anggota JDIH dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, maka Pemprov Kalsel telah menerbitkan Pergub Kalsel Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah. hal penting yang harus menjadi perhatian bersama agar, agar kita di Kalsel ini dapat mewujudkan masyarakat yang mengerti dan sadar hukum yang melandasi segenap aktivitas dan perbuatan sehari-hari, terlebih dewasa ini kita dihadapkan pada dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks dan dinamis sehingga masyarakat perlu mengetahui hukum agar tidak terjebak pada pelanggaran hukum.


Kembali Ke Halaman Sebelumnya