JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bimbingan Teknis JDIH Tahun 2018

Yogyakarta Meningkatkan Kinerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Biro Hukum Setda Prov Kalsel menggelar Bimbingan Teknis di Hotel Mutiara Yogyakarta, sementara Narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Biro Hukum Setjen  Kemendagri.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro hukum Setdaprov Kalsel,  A Fydayeen, Gubernur mengingatkan keberadaan JDIH sangat penting arti dan perannya.

JDIH adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum pada khususnya juga pembangunan bidang hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya.

menurut gubernur, sebagai suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan tentu saja kerjasama aktif antar anggota JDIH sangat dibutuhkan.

Karena bagaimanapun, yang namanya produk hukum itu harus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga layanan informasi hukum hendaknya bisa diperoleh secara mudah, cepat dan akurat, di era keterbukaan sekarang ini, tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap informasi apapun, tanpa kecuali dibidang hukum. Apalagi sarana pendukung untuk itu sudah berkembang luar biasa pesat, terutama melalui kemajuan teknologi.

karena itu pengelolaan  JDIH tidak bisa dilakukan secara apa adanya, Sangat dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang memadai, termasuk peningkatan sumber daya manusia, bentuk keseriusan Pemprov Kalsel dalam mendayagunakan JDIHsudah sejak 2011, sebagaiaman Pergub Kalsel No 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum, yang kemudian disempurnakan dengan Pergub Kalsel Nomor 10 Tahun 2014. 
sementara Kepala Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Rita Aryani mengatakan, Pelaksana Bintek ini untuk meningkatkan kompetensi pengelola JDIH, terutama dalam pembanguan system informas
i berbasis teknologiinformasi dan dokumentasi serta mempererat hubungan antar pengelolanya. jdih dapat meningkatkan efektivitas penyebarluasan produk hukum serta menyediakan sarana layanan masyarakat akan tersedianya informasi dan dokumentasi hukum yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.


Kembali Ke Halaman Sebelumnya