JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Integrasi Website JDIH Kalsel ke Pusat Badan Pembinaan Hukum Nasional

Evaluasi dan Dokumentasi Hukum | 04 September 2018

Website JDIH untuk membangun suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dalam suatu website daerah masing-masing terutama dalam pembangunan sistem informasi hukum (Siskum) berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 

Biro Hukum Setda Prov Kalsel di dampingi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan ke pusat JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk mewujudkan pengelolaan  JDIH yang terintegrasi. pengembangan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam pembangunan sistem informasi hukum (siskum). bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari kesatuan- kesatuan/unit-unit/ anggota-anggota dari jaringan yang bekerjasama dalam koridor kesisteman yang tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk suatu kesatuan yang utuh. dengan terintegrasinya website JDIH Kalsel kita harapkan seluruh Kab/Kota anggota JDIH se Kalsel dapat terintegrasi ke JDIH Pusat Badan Pembinaan Hukum Nasional.

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya