JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Kegiatan FGD Kab/KotaTahun Anggaran 2018 di Hulu Sungai Utara

 

A. Fydayeen, SH., M.Si. - Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur secara khusus mengenai pembangunan desa dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Desa memiliki sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Permasalahan yang mengemuka dengan adanya dana desa adalah kualitas sumber daya manusia aparatur desa yang tidak sama khususnya dalam pengambilan kebijakan pengunaan dana desa yang tidak memperhatikan peraturan perundag-undangan yang berlaku, ketakutan aparatur desa melakukan pembelanjaan karena potensi tuduhan melakukan tindak pidana oleh aparat penegak hukum, pengaturan regulasi dana desa dan alokasi dana desa yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian yang berbeda sehingga berpotensi tumpang tindih dan menyulitkan dalam pelaksanaannya, perspektif penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pengunaan dana desa yang masih berorientasi pada pengunaan hukum pidana sebagai premium remidium mengesampingkan penyelesaian admnistrasi.

Peran Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan hukum bagi aparatur desa dengan melalui pembentukan peraturan kepala daerah tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa (pasal 62 ayat (2) huruf a peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari apbn, nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam penanganan penggunaan dana desa yang berimplikasi pada hukum administrasi dan hukum pidana, pendampingan pengelolaan dana desa untuk memberikan konsultasi pengelolaan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain kewenangan pemerintah daerah membuat peraturan kepala daerah tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, penyusunan apbdesa, penting dibentuk oleh kepala daerah yaitu peraturan kepala daerah tentang penggunaan dana desa yang merujuk pada peraturan menteri desa tentang prioritas pengunaan dana desa. Sesuai dengan asas asas kearifan lokal, asas keberagaman dan asas partisipatif penyelenggaraan pemerintahan desa.

Riyadi Bayu Kristianto, S.H., M.H - Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2015-2019 yang ditindaklanjuti melalui RPJMN 2015-2019 bahwa pembangunan Indonesia dilaksanakan dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa. Kemudian secara khusus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan perdesaan dan tindak lanjut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada setiap desa diberikan Dana Desa.

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditansfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penetapan prioritasnya penggunaan dana desa tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Adapun prinsipnya adalah keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa serta tipologi desa.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan penggunaan dana desa menimbulkan beberapa permasalahan antara lain :

  1. Adanya penggunaan dana desa diluar prioritas;
  2. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa;
  3. Pengeluaran dana desa tidak transparan dan tidak didukung bukti yang memadai;
  4. Belanja diluar yang telah dianggarkan dalam APBDesa;
  5. Dana desa yang telah disalurkan ke RK desa ditarik dan disimpan diluar RK Desa;
  6. Pekerjaan yang harusnya secara swakelola ternyata dikerjakan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa;
  7. Pembangunan/pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi/RAB;
  8. Proyek fiktif sehingga tidak ada pembangunan di desa.
  9. Adanya mark up oleh kepala desa dan/atau aparat desa;
  10. Penyelewengan dana desa untuk keperluan pribadi;
  11. Perangkat desa didominasi oleh keluarga kepala desa dan/atau orang dekat kepala desa;
  12. Lemahnya pengawasan oleh inspektorat;
  13. Potensi korupsi tenaga pendamping dana desa dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa.

Dalam rangka pengamanan kebijakan dan penegakan hukum dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa kemudian dibentuk TP4 Pusat dan Daerah dengan tujuan :

  1. Menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan;
  2. Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis bangnas untuk kepentingan rakyat;
  3. Terserapnya anggaran secara optimal;
  4. Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional;
  5. Terlaksananya penegakan hukum yang efektiv dengan mengutamakan pencegahan.                            

Tanggapan Hiliyani – Kepala Desa Banyu Hirang

Menindaklanjuti adanya kekhawatiran dalam pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang berimplikasi pada proses penyelesaian melalui pidana, Kepala Desa di lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara mempertanyakan bagaimana proses dan mekanisme untuk mendapatkan pendampingan dari TP4D Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, kemudian apakah dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dana desa dipergunakan untuk rehabilitasi kantor desa dan pembelian lahan.

Tanggapan Riyadi Bayu Kristianto, S.H., M.H - Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

Bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara berkomitmen untuk melakukan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan khususnya dalam hal penggunaan dana desa dari sisi pembahasan hukum berupa penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur atas permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran serta pendapat hukum dalam tahap perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa dimana untuk mendapatkan pendampingan tersebut pihak yang berkepentingan dapat bersurat secara tertulis ke kejaksaan. Adapun terkait penggunaan dana desa untuk keperluan pembangunan atau rehab kantor desa dapat dibenarkan selama tidak ada penyalahgunaan yang berakibat kerugian negara, sedangkan untuk pembelian lahan tidak dibenarkan.

Tanggapan A. Fydayeen, S.H., M.Si. - Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa penting dan harus diperhatikan dalam penggunaan dana desa adalah proses administrasi pertanggungjawabannya. Penggunaan Dana Desa juga harus memperhatikan skala prioritas sebagaimana yang telah ditentukan oleh regulasi terkait.

Tanggapan Riyadi Bayu Kristianto, S.H., M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara).

Kejaksaan sebagai aparat hukum yang baik kedepannya tidak hanya berfokus pada penyelesaian pidana karena pada dasarnya terhadap inovasi yang memberikan dampak untuk kemajuan daerah tentunya tidak dapat dipidana selama tidak merugikan keuangan negara.

Tanggapan Tamberin H - Kepala Desa Kota Raden.

Secara khusus memberikan apresiasi dengan diselenggarakannya FGD di Kabupaten Hulu Sungai Utara karena dapat menampung permasalahan yang dihadapi oleh para Kepala Desa dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, terkait dengan penggunaan dana desa untuk rehabilitasi kantor desa menyoroti adanya perbedaan pendapat dimana dari pihak APIP dan Auditor eksternal serta BPK yang tidak membenarkan penggunaan dimaksud.

Tanggapan Wahyudin Agus Faisal - Kepala Desa Manarap.

Kepala Desa merasakan adanya kesulitan terkait cepatnya perubahan regulasi dari pemerintah dalam hal aturan yang mendasari pengelolaan dan penggunaan dana desa. Kebijakan pemerintah pusat dalam pengunaan dana desa untuk padat karya menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pengunaan dana desa karena ketentuan untuk biaya tenaga kerja yang besar.

Tanggapan Rahmad, S.H - Kasi intel Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

Bahwa kepala desa harus memperhatikan skala prioritas dalam penggunaan dana desa, adapun penggunaannya apabila digunakan untuk keperluan desa diluar hal tersebut maka harus berdasarkan musyawarah dan kesepakatan masyarakat.

Tanggapan Alfirial, S.H., M.H - Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut.

Pada saat ini di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan koordinasi secara intensif dengan TP4D Kejaksaan Negeri Tanah Laut dalam rangka untuk memberikan pendampingan bagi 48 desa untuk pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Tanggapan M. Untung R, S.H., M.H. - Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Kabupaten Tanah Bumbu.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu dan Badan Masyarakat Desa telah melakukan MOU dengan TP4D Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dalam hal pengelolaan dana desa.

Tanggapan Zaini Fahri, SH - Kepala Bagian Hukum Kabupaten HSS.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membuat regulasi dalam hal penggunaan dana desa bahwa transaksi diatas 10 juta rupiah harus melalui nontunai hal ini untuk memperkecil kemungkinan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa.

Tanggapan Mahmudah - Kepala Bagian Hukum Kabupaten Banjar.

Mempertanyakan tentang apakah dana desa dapat dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dengan besaran yang sama berdasarkan standard bagi pemerintah daerah, dan apakah dapat dibentuk melalui peraturan bupati sebagai dasar pelaksaan dimaksud.

Tanggapan M. Sata - Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pemda perlu mengintensifkan kerjasama dengan pihak terkait terutama TP4D dan BPK dalam rangka pengawasan pengelolaan dana desa.

 

 Kesimpulan hasil Focus Group Discussion (FGD).

  1. Pengaturan pengelolaan dana desa yang diatur oleh kementerian dan lembaga terkait masih menimbulkan interpertasi yang berbeda baik dari APIP dan Auditor eksternal, Tim TP4D dan instansi yang mengeluarkan ketentuan pengelolaan dana desa.
  2. Perubahan pengaturan pengelolaan dana desa yang cepat berubah menimbulkan persoalan dalam penyesuaian peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut peraturan pengelolaan dana desa di daerah.
  3. Prioritas pengunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri PDT yang mengatur skala nasional prioritas pengunaan dana desa, perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota agar pengunaan dana desa lebih efektif dan efisien.
  4. Kebijakan pemerintah pusat dalam pengunaan dana desa untuk padat karya menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pengunaan dana desa karena ketentuan untuk biaya tenaga kerja yang besar sehingga tidak efektif dan efisien dalam pengunaan dana desa. Dampak positif kebijakan pengunaan dana desa untuk padat karya dapat meningatkan pendapatan masyarakat desa dan mengerakkan perekonomian di daerah.
  5. Bagi pemerintah daerah Kabupaten yang mempunyai kemampuan keuangan daerah agar meningkatkan Anggaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, sebagai solusi bagi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan mengunakan dana desa yang bersumber dari APBN.
  6. Pembentukan peraturan kepala daerah transaksi non tunai sebagai upaya pemerintah daerah Kabupaten dalam upaya preventif mencegah terjadinya penyelewengan dana desa. Kebijakan tersebut untuk meminimalisasi terjadinya potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

 

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya