JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Kegiatan FGD Kab/KotaTahun Anggaran 2018 di Tanah Bumbu

Produk Hukum Daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia, merupakan paradigma pembentukan produk hukum yang diamanahkan oleh konstitusi, desain konstitusi yang menempatkan bab khusus yaitu bab xa tentang Hak Asasi Manusia dalam undang-undang dasar tahun 1945 menunjukan urgensi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. tidak terkecuali produk hukum daerah dalam hal ini peraturan daerah yang merupakan bagian dari sitem hukum nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 236 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan "untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda." 

otonomi daerah merupakan instrumen pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana digariskan oleh undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. sebagaiman instrumen pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di daerah. peningkatan kesejahteraan masyarakat dilaksankan dengan meningkatkan pelayanan publik, dengan mendekatkan pelayanan publik dari jangkauan masyarakat di daerah sehingga akses yang mudah diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. pemberdayaan masyarakat di daerah dilakukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. sedangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan memberikan kontrol (pengawasan) terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, apakah sudah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

maka dalam penyusunan produk hukum daerah selain menyesuaikan dengan teknik pembentukkannya, kesesuaian dengan jenis dan materi muatan produk hukum daerah untuk melaksanakan otonomi dan pembantuan, perlindungan, penhormatan, pemenuham dan pemajuan hak asasi manusia dalam penyusunan produk hukum daerah harus menjadi perhatian pemerintah daerah. otonomi daerah selain sebagai upaya pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas demokrasi lokal, juga harus digunakan sebagai instrumen hukum untuk melakukan perlindungan, penhormatan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manuasia di daerah.


Kembali Ke Halaman Sebelumnya