JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Kegiatan FGD Produk Hukum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 di Tabalong

Pengertian Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah adalah “Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Peraturan Daerah mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan.

Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 136 disebutkan:

1.Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Derah.

2.Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

3.PeraturanDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan :

a.Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

b.Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4.Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan perturn perundang-undangan.

Melalui amandemen UUD 1945 kedua, perda mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945).

Penataan jenis perilaku akan menghasilkan Perda tentang larangan atau kewajiban melakukan hal tertentu atau dispensasi. Penetapan sanksi dalam perda akan berkombinasi antara sanksi pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan Pasal 238 UU No. 23 Tahun 2014, menetapkan :

(1)Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan PERDA , seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.

(2)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(4)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadan semula dan sanksi administratif.

(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :

a.Teguran lisan

b.Teguran tertulis

c.Penghentian sementara kegiatan

d.Penghentian tetap kegiatan

e.Pencabutan sementara izin

f.Denda administratif: dan/atau

g.Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Penataan jenis perilaku akan menghasilkan Perda tentang larangan atau kewajiban melakukan hal tertentu atau dispensasi. Penetapan sanksi dalam perda akan berkombinasi antara sanksi pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan Pasal 238 UU No. 23 Tahun 2014, menetapkan :

(1)Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan PERDA , seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.

(2)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(4)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadan semula dan sanksi administratif.

(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :

a.Teguran lisan

b.Teguran tertulis

c.Penghentian sementara kegiatan

d.Penghentian tetap kegiatan

e.Pencabutan sementara izin

f.Denda administratif: dan/atau

g.Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Berkaitan dengan materi hukum yang di atur Perda dalam proses kriminalisasi harus memperhatikan berbagai aspek pertimbangan, sebagai berikut:

a.Penggunaan hukum pidana dalam Perda harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan perbaikan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

b.Perumusan hukum pidana dalam Perda harus memperhatikan batasan wewenang yang diberikan undang-undang di atasnya, baik Perda pidana yang delegasi undang-undang atau tidak delegasi undang-undang;

c.Perumusan Pidana dalam Perda memperhatikan aspirasi dan potensi yang ada di daerah/karakteristik daerah, dimana Perda itu di keluarkan;

d.Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana di dalam Perda harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat;

e.Penggunaan hukum pidana dalam perda harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principles) juga social cost atau biaya sosial;

f.Penggunaan hukum pidana dalam Perda harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).


Kembali Ke Halaman Sebelumnya