Biro Hukum Provinsi Kalimantan selatan sebagai anggota JDIHN dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (10/2/20) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Pasal 10 ayat (1) dan (2) bahwa Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Instansinya. Dan anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi:

1. sarana dan prasarana pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
2. Pelaksana Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian & pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Instansinya;
3. Pembangunan system Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
4. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
5. Penyediaan evaluasi mengenai pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
6. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIHN.

Kemudian berdasarkan Pasal 11 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 10 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.  Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan apresiasi kepada anggota JDIHN yang telah melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional merasa perlu melakukan penilaian pengelola JDIH terhadap Anggota JDIHN dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja para pengelola JDIH serta mempercepat partisipasi aktif Anggota JDIHN untuk mengelola dokumentasi hukum melalui JDIH guna mempercepat terwujudnya prioritas nasional dalam rangka penataan regulasi.

Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penilaian yang dilakukan oleh Instansi (Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi) selaku Pusat Pengelola JDIHN di wilayahnya kepada Anggota JDIHN tingkat Kabupaten/Kota, yaitu melakukan penilaian kepada Anggota JDIHN yang telah menyampaikan laporan baik secara manual maupun melalui E-Reporting dengan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penilaian dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi selaku Pusat JDIHN di wilayahnya dan dapat melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Penilaian dilakukan kepada Bagian Hukum/Bagian Hukum dan HAM baik pada Sekretariat Daerah maupun Sekretariat Dewan selaku Anggota JDIHN;
3. Pemerintah Provinsi menetapkan paling banyak 3 Pengelola JDIH Terbaik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
4. Bagi pengelola terbaik yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dapat diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam dan Hadiah berupa fasilitas yang menunjang pelaksanaan pengelolaan JDIH;
5. Pemerintah Provinsi mengirimkan hasil penilaian terhadap 3 (tiga) Pengelola JDIH Terbaik beserta Keputusan Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  C.q. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juli 2020 atau menurut waktu yang akan ditetapkan nantinya oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.