JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Rakor Antara Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Setda Prov Kalsel, dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota

 

Banjarbaru, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor mengingatkan kabupaten/kota dalam membuat peraturan daerah (Perda) terkait dengan pajak dan retribusi daerah agar jangan sampai aturan itu menghambat investasi.

Saya berharap dalam penyusunan perda terkait pajak dan retribusi daerah, pemerintah kabupaten/kota hendaknya tidak sampai menghambat masuknya investasi ke daerah ini, Peringatan Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin itu seperti tertuang dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Bidsng Pemerintahan Setda Prov Kalsel, H. Siswansyah, SH, MH, pada pembukaan Rakor Antara Kemendagri, Biro Hukum Provinsi Kalsel dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Kalsel, di Banjarbaru. menurut Paman Birin, apabila ada Perda yang menghambat Investasi, maka hendaknya direvisi atau dicabut sehinggatidak menggangu masuknya investasi ke daerah ini. selain itu, paman birin juga mengharapkan apabila membuat Perda berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah harus dicermati dan berhati-hati agar aturan itu bisa membuat iklim investasi tidak terhambat. 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel, kata Paman Birin, bisa saja berinovasi dalam rangka  meningkatkan pendapatan daerah melalui perda terkait pajak dan retribusi daerah asalkan tak pengaruhi iklim investasi. 

secara terpisah, Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalsel, Ahmad Fydayeen melaporkan, tujuan Rakor agar pemerintah daerah dalam dalam membuat produk hukum terkait pajak dan retribusi daerah tak hambat investasi. selain itu dalam produk hukum tersebut tidak menyebabkan biaya tinggi, terutama terkait dengan pajak dan retribusi daerah. peserta Rakor tersebut berasal dari bagian hukum kabupaten/kota se-Kalsel dan pejabat yang menangani pajak dan retribusi daerah dengan narasumber dari Biro Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.


Kembali Ke Halaman Sebelumnya