JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Rakor Pengawasan Kebijakan Daerah dalam rangka Program Reformasi Regulasi pada Pemkab/Kota se Kalsel

Banjarbaru, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs H. Gusti Burhanuddin, MSi mewakili Gubernur Kalsel, membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Kebijakan Daerah, Selasa (31/7)

Rakor yang dilaksanakan di Ruang H. Aberani Sulaiman, Perkantoran Setdaprov Kalsel, Banjarbaru Gusti Burhanuddin, melalui sambutan tertulis Gubernur mengatakan Pemprov Kalsel mengapresiasi terselenggaranya rakor. menurutnya, rakor ini sangat penting sebagai bentuk peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk meningkatkan kualitas produk-produk hukum dan kebijakan daerah khususnya di Kalimantan Selatan. "Saya sampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini, sebagai wujud peranserta kita bersama untuk menjalankan tata kelola pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini juga sangat strategis sebagai jembatan untuk meningkatkan kualitas produk-produk hukum dan kebijakan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan "ucapnya.

Gusti Burhanuddin juga menjelaskan tentang posisi Gubernur yang juga bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam PP No 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur memiliki tugas untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan sebagai pemerintahan di Kabupaten maupun Kota. Diingatkan, bagi DPRD Kabupaten/Kota yang akan melakukan penyusunan baik pergantian maupun revisi terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kabupaten/Kota diharuskan berkonsultasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat. Hal ini penting untuk diperhatikan agar produk hukum daerah yang dihasilkan nantinya, tidak cacat hukum. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan dan Pejabat Sekretaraiat DPRD Kabupaten/Kota. Adapun Tema Pelaksanaan Rakor Pengawasan Kebijakan Daerah ini adalah "Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan' dengan tujuan untuk menguatkan peran DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.


Kembali Ke Halaman Sebelumnya