JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Rakor Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan SelatanĀ 

Evaluasi dan Dokumentasi Hukum | 27 September 2018

Dalam rangka menyamakan persepsi keberadaan dan pembentukan produk hukum khususnya Peraturan Daerah bermuatan agama, Biro Hukum Setdaprov Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Kebijakan Daerah terkait Perda Kabupaten Kota di Kalsel. melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, saat ini pemerintah pusat mengawal perda agar memenuhi standar dan berkualitas. salah satu hasilnya sebanyak 153 perda dibatalkan pada tahun 2000 oleh Ditjen Otda sebelum kewenangannya itu kemudian diserahkan ke MA. "Ada Perda mengatur tentang rumah makan yang buka pada Bulan Ramadhan, Perda itu harus ada pengecualian yang mengatur seperti orang sedang sakit dan menghormati agama lain agar perda itu tidak dikatakan bertentangan dengan hak orang lain. kita menyarankan kepada kawan-kawan di Kabupaten Kota untuk mengidentifikasi Perda yang bernuansa agama, jika tidak ada pasal pengecualian kita menyarankan untuk direvisi. Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencatat ada 12 Peraturan Daerah di Kabupaten Kota yang bernuansa agama. Karo Hukum mengatakan akan segera mengirimkan surat ke Kabupaten Kota untuk meminta mengidentifikasi Perda bernuansa agama sebagai bentuk pembinaan terhadap Kabupaten Kota.


Kembali Ke Halaman Sebelumnya