JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Rapat Koordinasi JDIH Tahun 2018

Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Drs H Gusti Burhanuddin MSi, membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor saat Rapat Koordinasi JDIH Tahun 2018. menyambut baik rapat koordinasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang dilaksanakan Biro Hukum Setda Prov setempat. gubernur menyatakan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di daerah itu sangat penting arti dan perannya, Rakor ini merupakan upaya kita untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum sehingga bermanfaat bagi anggota JDIH.

Dalam rangka perkembangan dari waktu ke waktu sehingga layanan informasi hukum hendaknya bisa diperoleh secara lengkap mudah, cepat dan akurat, dalam mendayagunakan JDIH, sejak tahun 2011, sudah ada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2014. apapun perkembangan yang terjadi dengan JDIH yang kita bangun di Kalimantan Selatan, yang paling utama hanya satu, perbaiki hal-hal yang masih kurang dan tingkatkan hasil dari pengelolaan JDIH yang sudah baik. segala hasil kerja apapun tidak ada yang sempurna, dan menjadi tugas kita bersama untuk menyempurnakan dalam mengembangkan dan mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.


Kembali Ke Halaman Sebelumnya