JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Sosialisasi Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak

Informasi Umum | 22 Juni 2018

‚Äč

  1. YM. HAKIM KONSTITUSI Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL, S.H., M.Hum.
  • Materi Yang disampaikan “Hukum acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018”
  • Dasar kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945 yaitu pengujian undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945, Pengujian perselisihan kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUDNRI, Pembubaran Parpol dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
  • Untuk memutus dan menyelesaikan sengketa Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016 .
  • Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 jo. UU No. 8 Tahun 2010 yang memberikan kewenangan MK membentuk Peraturan MK tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
  • Obyek perkara atau sengketa yaitu Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.Pemohon yaitu Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota. Dengan Pihak terkait yaitu pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Dengan Temohon KPU/KIP Provinsi, Kabupaten dan Kota
  • Untuk calon tungal pada Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, maka yang menjadi pemohon adalah pemantau pemilu dalam negeri yang terdaftar di KPU Setempat. Khusus di Kalimantan Selatan pada Kabupaten Tapin yang hanya diikuti calon tugal perlu diperhatikan legal standing pemantau pemilu (terdaftar dan terakreditasi di KPU setempat.
  • Adapun tenggang waktu penyampai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak yaitu paling lama 3 (tiga) setelah Keputusan KPU/KIP Provinsi, Kabupaten dan Kota diterbitkan.
  • Pada sidang pertama di MK dilakukan acara pemeriksaan pendahuluan untuk perbaikan permohonan.
  • Putusan MK ada 2 yaitu putusan sela dan putusan akhir
  1. MUHIDIN, S.H., M.H PANITERA MUDA I MAHKAMAH KONSTITUSI
  • Materi yang disampaikan “Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018”
  • Tahapan penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak yaitu:
  1. Pengajuan Permohonan Pemohon
  2. Pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon
  3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon
  4. Pencatatan Permohonan dalam BRPK
  5. Penyampaian Salianan Permohonan Pemohon Kepada Temohon dan Pihak terkait
  6. Jawaban termohon.
  7. dst.

 

  • Peserta Sosilaisasi
  1. Ketua KPU Kalsel Edy Adiansyah
  • Klarifikasi calon tunggal melawan kota kosong, Dalam surat suara yang dicetak KPU satu pasangan calon dan kolom kosong.
  • Akibat hukum peraturan MK No. 6 Tahun 2017 menyebut setuju dan tidak setuju yang berbeda dengan peraturan PKPU 9 Tahun 2017
  • Koordinasi legal standing kepada KPU Tapin pemantau yang memenuhi legal standing (terdaftar dan terakreditasi)  tidak ada pemantau yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Kabupaten KPU.
  1. Kejaksaan Negeri Tapin
  • Pemantau pemilu yang harus terdaftar dan terakreditasi agar dapat menjadi legal standing pada permohonan persilihan hasil pemilihan
  • Mekanisme dan syarat permohonan menjadi pemantau
  • Tangapan Narasumber
  1. YM. Manahan Sitompul, PKPU No. 9 Tahun 2017, Putusan MK menyebut setuju dan tidak setuju, untuk pelaksanaan PKPU yang diikuti.
  2. Khusus di Kabupaten Tapin yang belum ada pemantau yang terdaftar dan terakreditasi untuk memenuhi legal standing pada permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati tapin, kendala tidak ada wakil dari masyarakat yang dapat mewakili masyarakat. Perlu dikoordinasikan KPU dengan Bawaslu Provinsi untuk  menyelesaikan hal tersebut. Karena putusan MK tidak menjangkau persoalan yang demikian.
  3. Kalau sudah lewat batas waktu pendaftaran untuk menjadi pemantau pemilu, maka pemantau pemilu yang akan mendaftar tidak dapat mendaftar menjadi pemantau pemilu.
  4. MUHIDIN, S.H., M.H, PKPU No. 9 Tahun 2017 yang merujuk kepada undang-undang, sedangkan undang-undang tidak merujuk kepada putusan MK yang menyebutkan “setuju dan tidak setuju”.

 

  1. Kesimpulan:
  1. Perlu diperhatikan legal standing pemohon, termohon dan pihak terkait pada pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  2. Untuk memenuhi legal standing dalam permohonan perselisihan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu pematau yang terdaftar dan terakreditasi.
  3. Tidak terpenuhinya legal standing pemohon dapat menjadikan permohonan tidak diterima oleh MK.
  4. Perlu diperhatikan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  5. Permohonan perselisihan oleh pemohon harus memperhatikan  selisih perolehan yang diatur dalam undang-undang.

Kembali Ke Halaman Sebelumnya