JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Banjarmasin – Biro Hukum pemprov kalsel mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Hotel Rattan In Jalan A. Yani Km. 5 Banjarmasin.

Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalsel, Bambang Eko Mintharjo, S.H. menjelaskan, kegiatan ini menghadirkan peserta Dinas, Badan, Biro, UPT, Universitas, dan Kanwil Kalsel. narasumber dari Anggota DPRD Provinsi Kalsel H. Haryanto, S.E., Biro Hukum H. Said, S.H., LLM. dan dari Satpol PP dan Damkar M. Dian Ansyari, S.H., M.H.

“Melalui Perda ini sebagai  aparat  Pemerintah  Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraaan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat. Penyelenggaraan  ketenteraman  dan  ketertiban  umum adalah  upaya  dan  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  memungkinkan Pemerintah  Provinsi dan  masyarakat  dapat  melakukan kegiatannya  dalam  situasi  dan  kondisi  yang  tenteram, tertib  dan  teratur  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam rangka  penegakan  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan Peraturan Gubernur,” jelasnya.

Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Eko Mintharjo, S.H. yang hadir sekaligus membuka Sosialisasi ini menyampaikan agar implementasi perda ini dapat dipahami, dilaksanakan dan ditaati oleh semua orang juga dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup aman bagi setiap orang  sehingga memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib, aman, nyaman, tentram dan teratur.

“menyamakan persepsi dan pemahaman, memperjelas tugas dan fungsi serta wewenang dalam penegakan hukum antara kewenangan aparatur satpol pp dan damkar, kewenangan kepolisian, kewenangan perangkat daerah terkait dan unsur masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di wilayah kalimantan selatan,” katanya.

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya