JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Workhsop Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Tahun 2018

Perundang-undangan | 22 Februari 2018

Simplifikasi Perda Menunjang Investasi 

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor mengingatkan jajarannya untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) ataupun Produk Hukum Lainnya yang berkualitas. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Pemerintah Daerah agar jangan membuat perda yang menghambat investasi.Terutama Perda yang berkaitan dengan percepatan berusaha.  Demikian diungkapkan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, H. Gusti Burhanuddin ketika membacakan sambutan tertulis gubernur pada workshop simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Tahun 2018 di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setda Prov Kalsel, belum lama tadi. banyak hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah produk hukum daerah terutama terkait dengan kebutuhan dan tata aturan yang mengatur penyusunan produk hukum daerah. dia mengatakan bahwa produk hukum daerah merupakan kebutuhan dan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk kehadiran perda dan produk hukumdaerah lainnya yang disusun untuk menjawab poersoalan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. .Pada Kesempatan itu gubernur juga menekankan agar menghindari aturan daerah yang menimbulkan kegaduhan. Hal itu karena produk hukum daerah dibuat untuk mengatasi permasalahan agar kondisi di daerah berlangsung secara tertib, aman dan damai. sementara itu Direktur Produk Hukum Daerah, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sukoyo mengatakan, simplifikasi produk hukum daerah perludilakukan agar tidak ada aturan yang tumpah tindih dan dapat lebih sederhana. Simplikasi produk daerah adalah penyederhanaan perda dalam satu naskah. sepanjang ruang lingkup materi yang diatur itu sesuai rumpun pemerintah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sukoyo menerangkan pula bahwa aspek yang terpenting dalam simplifikasi perda adalah adanya kaitan atau "link" antara produk hukum di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. meski otonomi daerah mengatur kewenangan daerah dalam membuat perda sendiri, tetapi perds harus sinkron dan terkait dengan aturan yang lebih tinggi.


Kembali Ke Halaman Sebelumnya