JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Asistensi Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota

Biro Hukum Setda Prov. Kalsel  menggelar  Asitensi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten/Kota pada hari Jum'at 25/10/19 bertempat di Aston Batam Hotel.

Kepala Biro Hukum Provinsi Kalsel A. Fydayeen, S.H., M.Si. membuka acara Asitensi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Narasumber dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Sukoyo, S.H., M.Si.) dan Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalsel (A. Fydayeen, S.H., M.Si.) peserta dari Sekretariat DPRD Kab/Kota dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab/Kota se Kalsel.

Asistensi sangat di perlukan guna meningkatkan kualitas perda yang di programkan, kedudukan perda menjadi bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. perda merupakan kebutuhan dan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. perda menjadi payung hukum dalam berbagai agenda pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang disusun untuk menjawab persoalan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. berdasarkan pasal 18 ayat 6 amandemen  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Perda dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. penyusunan perda juga dipertimbangkan secara matang, baik bersifat pengaturan maupun penetapan, sehingga benar-benar memberikan kepastian hukum. dengan adanya asitensi ini kita bisa lebih mengetahui proses, tahapan, dasar hukum, dan hal lainnya dalam merumuskan suatu perda, guna peraturan yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum dan mampu menyentuh permasalahan yang ada di masyarakat.

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya