JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bimtek Pusat JDIHN Bersama Kanwil Kemenkum dan HAM Kalsel dalam rangka Pengelolaan Website JDIH

Informasi Umum | 26 Februari 2019

BIMTEK PUSAT JDIHN BERSAMA KANWIL KEMENKUMHAM KALSEL DALAM RANGKA PENGELOLA WEBSITE JDIH SEKALIGUS PENGINTEGRASIAN JDIHN

Banjarmasin Selasa (26/02/2019) bertempat di Aula Kantor Wilayah dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Pengintegrasian dengan JDIHN ” yang dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan Kanwil dalam dokumentasi dan informasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel, Ferdinand Siagian, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN yang diwakili oleh Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum, Dwi Rahayu Eka Setyowati, dan Para Kepala Divisi, Pejabat Administrator/Pengawas dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel.

Kegiatan ini merupakan program Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham (BPHN) RI, yang bertujuan untuk Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai standarisasi Pengelolaan JDIH guna mewujudkan basis data dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terintegrasi dan optimalisasi pengintegrasian JDIH wilayah Provinsi Kalimantan Selatan”.

Adapun yang menjadi Narasumber terkait materi teknis tentang pengelolaan website (aplikasi standard dan fitur baru website JDIHN) dan Pengintegrasian website JDIH dengan portal JDIHN, langsung dari BPHN  Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum Dwi Rahayu Eka Setyowati dan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Ferdinand Siagian serta Kasubdit Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum BPHN M Yazid.

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Ferdinand Siagian, dalam sambutannya “Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk mendorong Pemerintah Kabupaten / Kota untuk segera melakukan pengintegrasian website JDIH dengan Pusat JDIHN dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional, meningkatkan kerja sama khususnya pengelolaan JDI Hukum dalam rangka memanfaatkan kemajuan teknologi informatika dan meningkatkan data hukum yang dikelola JDI Hukum Kanwil Kemenkumham Kalsel tentang produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah khususnya Peraturan Daerah”.


Kembali Ke Halaman Sebelumnya