JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

FGD pemetaan dan penataan produk hukum kab/kota di HST

Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discusion dalam tema Pemetaan dan Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kamis 7/11/19. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Kegiatan Focus group Discussion (FGD) diKabupaten Hulu Sungai Tengah dengan materi pembahasan Regulasi Desa. 

peserta dari kecamatan kab. Hulu Sungai Tengah, Bagian Hukum Setda Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Bagian Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Tengah. 

menindak lanjuti adanya permasalahan di Desa Aing Bantai Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait tidak terpenuhinya syarat dalam pengangkatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni syarat pendidikan dimana harus “paling rendah tamat Sekolah menengah Pertama atau sederajat” dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pasal 40 huruf e menyebutkan “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”.

dengan tidak adanya/sulitnya masyarakat pada desa setempat yang berpendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah Pertama atau sederajat untuk dapat dijadikan sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa halini mengakibatkan sampai dengan sekarang mengakibatkan terjadinya kosongnya/vakumnya Badan Permusyawaratan Desa Aing Bantai Kecamatan Batang Alai Timur.

Bahwa untuk mengatasi permasalahan dengan tidak terpenuhinya syarat pendidikan minimum dalam pengangkatan sebagai Anggota BPD diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilakukan dengan cara diskresi oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu dikaji kembali norma pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur tentang syarat pengangkatan Anggota BPD agar sesuai dengan kondisi kedaerahan.

 

 

 

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya