JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Rakor Penyusunan Raperda

Banjarbaru Rakor dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Prov. Kalsel dengan mengundang Bagian Hukum Setda Kab/Kota dan DPRD Kab/Kota se Kalsel

Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan, H. Siswansyah, S.H., M.H., Pemprov sebagai Wakil Pemerintah Pusat memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan sebagian pemerintahan di kabupaten/kota. "karena gubernur memiliki kewenangan membatalkan kebijakan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umumatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai upaya untuk memantapkan koordinasi antar level pemerintahan. terkait dengan produk hukum daerah, hal ini menjadi penting untuk tidak cacat prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalsel, A. Fydayeen, S.H., M.Si., adanya perda otonomi daerah memberikan keleluasaan dalam memutuskan kebijakan yang berbasiskan pada kewenangan kepala daerah tersebut, namun demikian, tetap dalam pengawasan pemprov dan pusat.

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya