JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Rapat Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,

Rapat Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan diperlukan karena Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dengan peraturan lainnya, baik dari sisi substansi maupun dari sisi tata aturan pembentukan perundang-undangan. Dalam rangka membuka acara mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rapat Koordinasi Antara Kementerian Dalam Negeri RI, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan ke Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Setda Prov. Kalsel, dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan. bertempat di Ruang Rapat Camar Hotel Golden Palace Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Jum’at tanggal 31 Januari 2020.

Tindak lanjut dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta dalam rangka untuk sinkronisasi/harmonisasi pembentukan produk-produk hukum di daerah dan memantapkan koordinasi dalam bidang penataan dan pembinaan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah maka diselenggarakan kegiatan berupa Rapat Koordinasi Antara Kementerian Dalam Negeri RI, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di ruang rapat Camar Hotel Golden Palace Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Adapun selaku nara sumber rapat koordinasi adalah:

  1. Bambang Eko Mintardjo, S.H., Jabatan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan Materi Peran Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Negara/Daerah, dan
  2. Sukoyo, S.H., M.Si. Jabatan Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam NegeriRI dengan Materi Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah.

Rapat Koordinasi yang dilaksanakan dihadiri oleh:

  1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan;
  2. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan;
  3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
  4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
  5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan;
  6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota  se-kalimantan Selatan;
  7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan;
  8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan; dan
  9. Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.

 

Bapak Bambang Eko Mintardjo,S.H. selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, memaparkan latar belakang sehingga diselenggarakannya Sosialisasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelamatan Aset Negara/Daerah, dengan dasar hukum Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Kejaksaan RI yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Berdasarkan uraian dari bapak Sukoyo selaku Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menjelaskan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganyang mengakibatkan adanya perubahan pengaturan terhadap pembentukan produk hukum daerah khususnya adalah pada Pasal 58 ayat (2) yakni Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


Kembali Ke Halaman Sebelumnya