JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Rapat Koordinasi Kebijakan dan Produk Hukum Daerah

Kandangan, Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Hulu Sungai Selatan, membuka Rapat Koordinasi Kebijakan dan Produk Hukum Daerah,  dilanjutkan dengan pengarahan oleh Plt Kepala Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum Sekretraiat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. Muhamad Ikhsan Fadhil, S.H. Kamis (11/7/19)

Rakor yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Setda Kab. Hulu Sungai Selatan, Narasumber dari Direktorat Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuda Kemendagri Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M. Kasubdit Pendapatan Wilayah III, Rakor tersebut membahas peraturan pemerintah terkait pajak dan retribusi daerah dan sangat penting sebagai bentuk peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk meningkatkan kualitas produk-produk hukum dan kebijakan daerah khususnya di Kalimantan Selatan. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah adalah usaha yang dilakukan pemerintah daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah.

Kegiatan yang berlangsung Kamis kemarin diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan juga dapat mengimbangi optimalisasi perda mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini penting untuk diperhatikan agar produk hukum daerah yang dihasilkan nantinya, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kegiatan tersebut dihadiri Sebanyak 40 orang peserta yang terdiri Pimpinan dan Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kab/Kota, Sekretaris DPRD Kab/Kota,  Kepala Dinas Pendapatan Kab/Kota, Kepala Badan Keuangan Daerah Kab/Kota, Kepala Bagian Hukum Setda Kab/Kota se Kalsel.

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya