JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

TABALONG,  Biro Hukum Setdaprov Kalsel, melakukan sosialisasi Perda Kalsel No 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kamis 27/6/2019. 

acara dibuka oleh Staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Tabalong (Mukhlis Redhani, S.H., M.H., dan dilanjutkan dengan pengarahan oleh Plt Kepala Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum Sekretraiat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (M. Ikhsan Fadhil, S.H). menjelaskan, Sosialisasi Perda No 4 Tahun 2019 ini merupakan upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, agar mereka mendapat akses yang sama seperti manusia pada umumnya, baik akses pendidikan, akses ekonomi, akses lapangan pekerjaan, akses olahraga dan akses apapun yang berhubungan dengan kehidupan mereka, sosialisasi ini juga merupakan upaya untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas dari penelantaran dan ekploitasi, pelecehan dan segala tindakan kekerasan dan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. peserta sosialisasi ini berjumlah 40 orang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota. Narasumber dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan selatan (Ernita Sarmini, M.P.d.) dan dari dinas sosial provinsi kalimantan selatan (Yudhiana Khusnan Kurniawan, S.STP.).

pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan kebijakan yang sama terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam peraturan daerah kabupaten/kota di kalimantan selatan. Ditambahkanya, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan , pemerintah daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun.

Pemerintah daerah memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan, Pemda menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabiltas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu, Pemda juga menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu.  

Dengan adanya perda nomor 4 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagai tindak lanjut dan penyesuaian terhadap perkembangan hukum yang ada, dengan telah diundangkan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. adanya sosialisasi perda ini, tidak ada lagi kerancuan, beda persepsi serta keraguan dalam melaksanakan perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kalimantan selatan.

 

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya