JDIH - Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Workshop Peningkatan Pengelolaan JDIH Tahun 2019 di Semarang

Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro Hukum, A. Fydayeen, S.H., M.Si, menyambut baik workshop peningkatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang dilaksanakan Biro Hukum Setda Prov Kalsel di Semarang. gubernur menyatakan, pihaknya ingin memantapkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum se kalimantan selatan dan memberikan sarana pembangunan bidang hukum, demi terwujudnya kemudahan dalam penelusuran informasi peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum. Workshop ini diharapkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat melakukan sinergi. Bagi para pengelola agar mampu menyajikan informasi akurat terkait peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara berkala.

Pemprov Kalsel telah menerbitkan Pergub Kalsel Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah. hal penting yang harus menjadi perhatian bersama, agar kita di Kalsel ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan aparatur pemerintah untuk menyajikan data yang lengkap dan akurat. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang informatif, sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pemahaman mengenai hukum. serta menyajikan produk hukum seperti peraturan perundang-undangan yang ada di provinsi kalimantan selatan. Semakin lengkap koleksi tentunya semakin besar peluang untuk memberikan pelayanan informasi hukum yang diperlukan oleh masyarakat. oleh karena itu pelayanan dan keragaman pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional dan daerah perlu ditingkatkan.


Kembali Ke Halaman Sebelumnya