Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tegas dinyatakan Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA. Makna Makmur Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan masyarakat, jasmani, rohani, aman dan sentosa, termasuk kebutuhan rasa aman dari gangguan hak hukum secara individu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah otonom di indonesia masih terdapat penduduk miskin.

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah provinsi kalimantan selatan dengan program-program penanggulangan kemikinan, sementara kebijakan untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilakukan melalui kebijakan hukum daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai pelaksanaan Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Prov. Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2016, sebagai acuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum

Pasal 4

1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Larangan

Pasal 20

1. Menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
2. Menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Daftar PBH Kalimantan Selatan